Korupsi Kuota Haji 2024: Persis Jakarta Desak Penegakan Hukum Tegas

Masjidku.id – Korupsi kuota haji 2024 menjadi isu serius yang mengguncang kepercayaan umat Islam di Indonesia. Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PW Persis) Jakarta, Ustaz Sofyan Munawar, mengecam keras dugaan manipulasi kuota haji yang merugikan jemaah. Dalam pernyataan resminya pada 15 Agustus 2025, ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, memastikan hukuman yang adil, dan mengembalikan hak umat yang dirampas. Artikel ini mengupas latar belakang kasus, dampaknya, dan tuntutan transparansi dari Persis Jakarta.

Latar Belakang Korupsi Kuota Haji 2024

Korupsi kuota haji 2024 bermula dari alokasi tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia pada musim haji 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya mengalokasikan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menetapkan pembagian 50:50, dengan masing-masing 10.000 kuota untuk haji reguler dan haji khusus. Keputusan ini dinilai melanggar regulasi dan memicu dugaan korupsi yang kini diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sofyan Munawar menyebut tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap amanah umat. “Haji adalah panggilan suci dari Allah, sebuah perjalanan spiritual yang menjadi impian setiap muslim. Setiap kursi dalam kuota haji adalah amanah besar, doa panjang, dan harapan yang dipanjatkan bertahun-tahun,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada 15 Agustus 2025.

Dampak Korupsi Kuota Haji 2024 terhadap Umat

Korupsi kuota haji 2024 bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral yang melukai hati umat Islam. Menurut Sofyan, manipulasi kuota haji—seperti memperjualbelikan kuota, memberikan kepada pihak yang tidak berhak, atau menghalangi yang berhak—merampas kesempatan jemaah untuk menunaikan ibadah haji. Banyak jemaah yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kuota haji, hanya untuk kehilangan hak mereka akibat praktik tidak adil ini.

“Perbuatan ini adalah bentuk kezaliman. Merampas hak umat yang telah bersusah payah mempersiapkan ibadah adalah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah,” tegas Sofyan. Kasus ini juga mencoreng kepercayaan publik terhadap pengelolaan ibadah haji, yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan transparansi.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat korupsi kuota haji 2024 mencapai Rp1 triliun. Selain itu, ada dugaan pungutan liar sebesar Rp75 juta per jemaah untuk kuota tambahan haji khusus, dengan total potensi kerugian Rp691 miliar dari 9.222 jemaah. Hal ini menambah urgensi untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.

Tuntutan Persis Jakarta: Usut Tuntas Korupsi Kuota Haji 2024

Persis Jakarta, melalui Sofyan Munawar, mendesak tindakan tegas dalam menangani korupsi kuota haji 2024. Berikut adalah poin-poin utama tuntutan mereka:

1. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Sofyan menegaskan bahwa tidak boleh ada kekebalan hukum bagi pelaku, baik itu pejabat pemerintah, oknum travel haji, atau pihak lain yang terlibat.
2. Transparansi Publik: Hasil penyelidikan harus diumumkan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
3. Pengembalian Hak Umat: Kuota haji yang dirampas harus dikembalikan kepada jemaah yang berhak sesuai aturan.
4. Reformasi Sistem Distribusi: Kemenag diminta menjelaskan secara transparan proses distribusi kuota haji 2023-2024 dan memastikan tidak ada pihak yang diistimewakan karena koneksi atau imbalan.

“Kami mengajak umat Islam dan penyelenggara haji untuk menolak praktik jual beli kuota, menolak pungutan liar, dan melaporkan setiap penyimpangan,” tambah Sofyan.

Peran KPK dalam Mengusut Korupsi Kuota Haji 2024

KPK telah mengambil langkah serius dalam menangani korupsi kuota haji 2024. Pada Agustus 2025, KPK menggeledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag serta kantor travel haji Maktour untuk mengumpulkan barang bukti. Penyelidikan ini juga melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi ini.

Pakar hukum tindak pidana dan pencucian uang, Yenti Garnasih, juga mendesak KPK untuk menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna melacak aliran dana dari dugaan pungutan liar. Langkah ini diharapkan dapat mengungkap jaringan pelaku dan memastikan hukuman maksimal bagi yang terlibat.

Mengapa Korupsi Kuota Haji 2024 Adalah Pengkhianatan Amanah?

Sofyan Munawar menegaskan bahwa korupsi kuota haji 2024 adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah dan umat. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna spiritual mendalam. Setiap kuota haji mewakili harapan dan pengorbanan jemaah yang telah menabung, menunggu, dan mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Manipulasi kuota, seperti memperjualbelikan atau memberikan kepada pihak yang tidak berhak, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai agama.

“Kuota haji adalah hak umat yang harus disampaikan kepada yang berhak sesuai aturan. Mempermainkannya adalah kejahatan moral dan agama,” kata Sofyan. Ia juga menyerukan agar Kemenag menerapkan sistem pengelolaan yang bersih, terbuka, dan diawasi bersama untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Langkah-Langkah untuk Mencegah Korupsi Kuota Haji di Masa Depan

Untuk mencegah terulangnya korupsi kuota haji 2024, Persis Jakarta mengusulkan beberapa langkah strategis:

1. Transparansi Proses Distribusi: Kemenag harus mempublikasikan data distribusi kuota haji secara terbuka, termasuk alokasi untuk haji reguler dan khusus.
2. Pengawasan Ketat: Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat dan organisasi independen perlu diterapkan untuk memastikan tidak ada penyal-ggunaan.
3. Sanksi Tegas: Pelaku korupsi, termasuk oknum pejabat atau travel haji, harus dihukum sesuai hukum dan dilarang terlibat dalam pengelolaan haji di masa depan.
4. Edukasi Umat: Masyarakat perlu diedukasi untuk melaporkan praktik jual beli kuota atau pungutan liar kepada pihak berwenang.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan umat dan menjadikan pengelolaan haji lebih adil dan transparan.

Peran Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Hukum

Sofyan Munawar mengajak umat Islam, terutama penyelenggara haji, untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi seperti jual beli kuota atau pungutan liar. “Kita harus memiliki pemimpin yang takut kepada Allah, mencintai keadilan, dan mampu memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya,” ujarnya. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan kepada KPK atau pihak berwenang lainnya.

Selain itu, jemaah haji khusus dan furoda yang terlibat dalam kuota 2024 diminta untuk menjadi saksi dalam penyelidikan KPK. Kolaborasi antara masyarakat, organisasi keagamaan seperti Persis, dan aparat hukum menjadi kunci untuk mengungkap dan mencegah korupsi kuota haji 2024.