Pajak Islam Nabi
0
0
Masjidku.id Pajak Islam Nabi di masa Rasulullah SAW menunjukkan sistem perpajakan yang adil untuk mendukung pemerintahan. Pendapatan negara berasal dari zakat, jizyah, kharraj, ghanimah, fai, dan hadiah. Untuk itu, artikel ini mengulas sistem Pajak Islam Nabi, perkembangan pada masa Khulafa ar-Rasyidun, pandangan ulama, dan panduan praktis untuk memahami relevansi perpajakan Islam.
Sistem Pajak di Masa Nabi Muhammad
Rasulullah SAW mengelola pemerintahan Madinah dengan pendapatan dari enam sumber. Untuk itu, Pajak Islam Nabi mencakup zakat (khusus Muslim), jizyah (pajak kepala non-Muslim), kharraj (pajak tanah), ghanimah (rampasan perang), fai (harta musuh tanpa perang), dan hadiah dari negara sahabat. Selain itu, zakat, jizyah, dan kharraj menjadi penerimaan tahunan. Dengan demikian, sistem ini mendukung kebutuhan negara. Oleh karena itu, Rasulullah menunjuk amil zakat pada tahun ke-9 Hijriyah untuk mengumpulkan dana. Akibatnya, Pajak Islam Nabi terorganisir meski sederhana.
Amil zakat, sering dari pemimpin suku, mengumpulkan zakat, jizyah, dan kharraj. Untuk itu, sistem ini memastikan keadilan distribusi.
Perkembangan pada Khulafa ar-Rasyidun
Sistem Pajak Islam Nabi berlanjut pada masa Khulafa ar-Rasyidun. Untuk itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq menerapkan pajak secara sederhana. Selain itu, Umar bin Khattab menertibkan kharraj dengan sistematisasi pengelolaan tanah. Dengan demikian, pendapatan negara lebih terstruktur. Oleh karena itu, Umar menjadi pelopor administrasi pajak. Namun, pada masa Utsman bin Affan, pengelolaan kharraj bermasalah karena pembedaan perlakuan tanah. Akibatnya, distribusi pajak kurang adil.
Ali bin Abi Thalib memperbaiki sistem dengan mencabut kebijakan Utsman. Untuk itu, ia menerapkan distribusi pajak tahunan seperti era Umar.
Pandangan Ulama tentang Pajak
Ulama sepakat bahwa Pajak Islam Nabi yang adil (Adh Dharaaib Al ‘Adilah) diperbolehkan. Untuk itu, pajak mendukung belanja negara, seperti pembangunan, pendidikan, dan pertahanan. Selain itu, mazhab Maliki menyebutnya wazha-if atau kharraj, Hanafi menyebutnya nawa-ib, dan Hambali menyebutnya kalf as-sulthaniyah. Dengan demikian, pajak sah jika maslahatnya jelas. Oleh karena itu, ulama seperti Syekh Abdullah Al-Faqih membolehkan pajak adil. Akibatnya, bekerja di kantor pajak juga diperbolehkan.
Namun, pajak zalim (al-maks) diharamkan. Untuk itu, Imam Adz-Dzahabi menyebut pemungut pajak zalim sebagai bagian dari kezaliman.
Relevansi Pajak Islam di Era Modern
Sistem Pajak Islam Nabi relevan untuk era modern. Untuk itu, pajak adil mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Ustaz Farid Nu’man menyatakan bahwa 70% belanja negara Indonesia berasal dari pajak. Dengan demikian, tanpa pajak, ekonomi negara bisa terguncang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada pajak, seperti di Arab Saudi. Akibatnya, prinsip keadilan tetap menjadi kunci.
FAQ tentang Pajak Islam Nabi
- Apa itu Pajak Islam Nabi?
Sistem perpajakan di masa Rasulullah, seperti zakat dan jizyah. - Sumber pendapatan di masa Nabi?
Zakat, jizyah, kharraj, ghanimah, fai, dan hadiah. - Siapa mengumpulkan pajak?
Amil zakat, sering dari pemimpin suku. - Bagaimana Umar menertibkan pajak?
Mensistematisasi kharraj untuk pengelolaan tanah. - Apa pandangan ulama tentang pajak?
Pajak adil boleh, pajak zalim haram. - Apa itu al-maks?
Pajak zalim yang membebani rakyat. - Bagaimana relevansi pajak Islam?
Mendukung belanja negara dengan prinsip keadilan.
Tips Memahami Pajak Islam Nabi
Berikut panduan untuk memahami Pajak Islam Nabi:
- Pelajari Sejarah Islam: Baca literatur tentang pemerintahan Rasulullah.
- Ikuti Kajian Fiqih: Pahami pandangan ulama tentang pajak adil.
- Dukung Pajak Adil: Promosikan transparansi pajak di masyarakat.
- Diskusikan di Komunitas: Bahas relevansi pajak Islam di forum agama.
Untuk itu, pelajari sistem perpajakan Islam dengan antusias. Dengan demikian, Anda memahami keadilan Pajak Islam Nabi. Oleh karena itu, terapkan prinsip ini untuk mendukung kesejahteraan.
About the Author
